Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lamongan secara konsisten terus memperkuat sinergi antara dunia pendidikan vokasi dengan sektor industri melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK NU 2 Kedungpring. Agenda strategis ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah daerah untuk memastikan bahwa unit BKK di sekolah kejuruan tersebut berjalan secara optimal sesuai fungsinya sebagai fasilitator resmi penyalur tenaga kerja. Melalui instrumen monev ini, tim dari Disnaker Lamongan meninjau langsung tata kelola administrasi, keaktifan program kerja, serta validitas data pelaporan keterserapan lulusan guna memastikan seluruh proses penyaluran kerja berjalan selaras dengan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku.
Dalam rangkaian pemantauan tersebut, tim Disnaker Lamongan memberikan pembinaan intensif serta berdialog interaktif bersama pengurus BKK SMK NU 2 Kedungpring untuk memetakan peluang dan tantangan penempatan kerja terkini. Disnaker menekankan pentingnya penguatan sistem pencatatan alumni (tracer study) secara berkala demi memantau persentase lulusan yang sudah bekerja, melanjutkan studi, maupun yang memilih jalur wirausaha mandiri. Pihak sekolah juga didorong untuk terus bersikap proaktif dalam memperluas jalinan kerja sama (MoU) dengan berbagai perusahaan skala regional hingga nasional, serta mengintensifkan program pembekalan mental kerja (soft skills) bagi siswa tingkat akhir agar mereka siap bersaing di tengah ketatnya iklim industri modern.
Melalui sinergi yang kokoh antara Disnaker Lamongan dan SMK NU 2 Kedungpring ini, diharapkan angka pengangguran dari kalangan lulusan baru di wilayah Kecamatan Kedungpring dan sekitarnya dapat ditekan secara signifikan. Performa lembaga BKK yang sehat, aktif, dan kredibel akan membuka pintu akses yang luas bagi para alumni untuk mendapatkan informasi lowongan kerja yang valid dan linier dengan kompetensi keahlian yang mereka timba di sekolah. Langkah jemput bola yang dilakukan oleh Disnaker Lamongan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mengawal mutu pendidikan vokasi agar benar-benar melahirkan generasi muda Lamongan yang produktif, berdaya saing tinggi, dan siap berkontribusi bagi kemajuan ekonomi daerah.
