Lamongan, 19 November 2026 - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan menyelenggarakan rapat pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lamongan Tahun 2027 yang bertempat di Ruang Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan yang terdiri dari berbagai unsur, meliputi Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, perwakilan akademisi, Badan Pusat Statistik (BPS), Bapperida, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), serta perwakilan serikat pekerja yang terdiri dari FSP KAHUTINDO dan KSPSI.
Pelaksanaan rapat ini merupakan salah satu tahapan penting dalam rangka mempersiapkan pembahasan dan penetapan Upah Minimum Kabupaten Lamongan Tahun 2027. Melalui forum Dewan Pengupahan, seluruh unsur yang terlibat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, aspirasi, serta berbagai pertimbangan sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing, sehingga proses pembahasan dapat berlangsung secara terbuka, objektif, dan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepahaman bersama.
Dalam pembahasan tersebut, berbagai aspek terkait kondisi ketenagakerjaan dan perekonomian daerah menjadi perhatian bersama. Di antaranya adalah perkembangan kondisi ekonomi, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indikator-indikator lain yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan. Data dan informasi dari instansi terkait, khususnya Badan Pusat Statistik, diharapkan dapat menjadi salah satu landasan dalam memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah secara objektif dan terukur.
Melalui rapat pembahasan UMK Kabupaten Lamongan Tahun 2027 ini, diharapkan dapat diperoleh berbagai masukan dan pertimbangan yang komprehensif sebagai bahan dalam proses selanjutnya. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk terus memfasilitasi komunikasi dan sinergi antara pemerintah, pengusaha, akademisi, serta unsur pekerja guna mewujudkan kebijakan pengupahan yang proporsional, berkeadilan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, pembahasan UMK Tahun 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada penentuan besaran upah minimum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja serta menjaga keberlangsungan dunia usaha di Kabupaten Lamongan.




