Lamongan, 20 November 2026 - Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan Bapak M.Zamroni ,S.Sos., M.Si menyampaikan laporan hasil rapat pembahasan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Lamongan Tahun 2027 kepada Bupati Lamongan Bapak Dr. H. Yuhronur Efendi, M.B.S., M.Ek.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja hadir didampingi oleh sejumlah unsur anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Lamongan, di antaranya Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ketua Federasi Serikat Pekerja Kahutindo (FSP Kahutindo), serta anggota Dewan Pengupahan dari unsur terkait lainnya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari tahapan koordinasi dan penyampaian hasil pembahasan Dewan Pengupahan kepada Bupati Lamongan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penetapan kebijakan pengupahan tahun 2027. Dalam laporannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja menyampaikan hasil pembahasan yang telah dilaksanakan dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk kondisi perekonomian daerah, kepentingan pekerja/buruh, serta keberlangsungan dunia usaha.
Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, unsur pengusaha, dan unsur pekerja dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, proporsional, serta mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan iklim usaha di Kabupaten Lamongan.
Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Tenaga Kerja berkomitmen untuk terus mengawal proses pembahasan dan penetapan UMK Tahun 2027 agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip dialog, musyawarah, dan kepentingan bersama.




