MENTERI MUKHTARUDIN : PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN PRIORITAS UTAMA NEGARA
berita
25 November 2025
36x dilihat
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menegaskan bahwa pelindungan menyeluruh bagi PMI adalah prioritas utama negara, jauh melampaui sekadar meningkatkan angka penempatan.
Dalam rakor nasional bersama BP3MI se-Indonesia, Senin (24/11) Menteri Mukhtarudin menekankan bahwa 80% persoalan PMI terjadi sejak tahap rekrutmen. Karena itu, BP3MI harus menjadi garda terdepan memastikan proses berjalan transparan, prosedural, dan bebas kolusi.
➡️ Zero tolerance untuk pelanggaran.
➡️ Sanksi tegas bagi siapa pun yang terbukti terlibat penempatan ilegal.
Ia juga meminta respon cepat atas setiap laporan pengaduan, memperluas sosialisasi migrasi aman hingga desa-desa, serta memperketat pengawasan di bandara, pelabuhan, dan titik rawan melalui koordinasi dengan pemda, TNI/Polri, Imigrasi, dan lembaga terkait.
Pelindungan PMI adalah mandat UU 18/2017 dan PP 59/2021—tugas bersama pusat dan daerah. Karena itu BP3MI diminta memperkuat kerja sama dengan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta mendorong lahirnya perda pelindungan PMI.
Dalam internal kementerian, peningkatan kompetensi pegawai dan penempatan “the right man on the right place” menjadi kunci.
Kinerja dinilai objektif:
✔️ Berintegritas & berprestasi → diberi apresiasi.
❌ Melanggar aturan → diberi sanksi tegas.
Menteri Mukhtarudin menutup dengan pesan kuat:
“Pelindungan PMI bukan sekadar administrasi. Ini tanggung jawab moral kita menjaga martabat, keselamatan, dan masa depan mereka.”
Pelayanan publik yang bermartabat dimulai dari keberanian menjaga amanah.
#KemenP2MI
#PekerjaMigranIndonesia
Dalam rakor nasional bersama BP3MI se-Indonesia, Senin (24/11) Menteri Mukhtarudin menekankan bahwa 80% persoalan PMI terjadi sejak tahap rekrutmen. Karena itu, BP3MI harus menjadi garda terdepan memastikan proses berjalan transparan, prosedural, dan bebas kolusi.
➡️ Zero tolerance untuk pelanggaran.
➡️ Sanksi tegas bagi siapa pun yang terbukti terlibat penempatan ilegal.
Ia juga meminta respon cepat atas setiap laporan pengaduan, memperluas sosialisasi migrasi aman hingga desa-desa, serta memperketat pengawasan di bandara, pelabuhan, dan titik rawan melalui koordinasi dengan pemda, TNI/Polri, Imigrasi, dan lembaga terkait.
Pelindungan PMI adalah mandat UU 18/2017 dan PP 59/2021—tugas bersama pusat dan daerah. Karena itu BP3MI diminta memperkuat kerja sama dengan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta mendorong lahirnya perda pelindungan PMI.
Dalam internal kementerian, peningkatan kompetensi pegawai dan penempatan “the right man on the right place” menjadi kunci.
Kinerja dinilai objektif:
✔️ Berintegritas & berprestasi → diberi apresiasi.
❌ Melanggar aturan → diberi sanksi tegas.
Menteri Mukhtarudin menutup dengan pesan kuat:
“Pelindungan PMI bukan sekadar administrasi. Ini tanggung jawab moral kita menjaga martabat, keselamatan, dan masa depan mereka.”
Pelayanan publik yang bermartabat dimulai dari keberanian menjaga amanah.
#KemenP2MI
#PekerjaMigranIndonesia
LAPOR!
Kategori Posting
lamongankab.go.id
KORPRI Terus Berupaya Tingkatkan Pelayanan Publik
Lestarikan Kuliner Lokal Melalui Ajang Festival
Pemkab Lamongan Jalin Kolaborasi Strategis Bersama PT Moya
APBD Lamongan 2026 Disetujui
Tiga Inovasi Lamongan Masuk Finalis Kovablik Jawa Timur 2025
Momentum HGN 2025 Dan HUT PGRI Percepat Kompetensi Hingga Kemampuan Digital Pendidik
Pemkab Lamongan Raih Predikat Unggul Pada IKK Award 2025
Pemkab Lamongan Dukung Pemanfaatan Energi Terbarukan Sebagai Pionir Ramah Lingkungan
Pemkab Lamongan Dukung Tujuh Gagasan Utama PCNU Yang Selaras Dengan Program Prioritas Lamongan
Mudahkan Pelayanan Masyarakat, Dua Inovasi Lamongan Ditinjau Langsung Tim IGA 2025
