Pemerintah terus berupaya menyelesaikan konflik lahan yang dihadapi sekitar 200 kepala keluarga transmigran di Desa Gambut Jaya, Kabupaten Muara Bungo, Jambi. Kementerian Transmigrasi melakukan rapat koordinasi lintas kementerian bersama Kementerian ATR/BPN untuk mencari solusi terbaik, dengan tetap mengacu pada hukum sekaligus mengutamakan kepentingan masyarakat, Jumat (6/3/2026).
Permasalahan ini muncul karena sebagian lahan yang sebelumnya diproyeksikan sebagai cadangan transmigrasi telah diterbitkan sertifikat melalui program redistribusi tanah pada tahun 2008 dan saat ini dikuasai oleh kelompok masyarakat lain. Akibatnya, para transmigran belum menerima seluruh hak Lahan Usaha II yang seharusnya mereka dapatkan.
Melalui rapat koordinasi, penelusuran dokumen, serta rencana peninjauan langsung ke lapangan, pemerintah berupaya menemukan jalan keluar yang adil dan memberikan kepastian hukum, agar hak masyarakat transmigrasi dapat terpenuhi dan konflik lahan di Gambut Jaya dapat segera diselesaikan.
#KementerianTransmigrasi #KementerianATRBPN #Transmigran #GambutJaya #MuaraBungo
Permasalahan ini muncul karena sebagian lahan yang sebelumnya diproyeksikan sebagai cadangan transmigrasi telah diterbitkan sertifikat melalui program redistribusi tanah pada tahun 2008 dan saat ini dikuasai oleh kelompok masyarakat lain. Akibatnya, para transmigran belum menerima seluruh hak Lahan Usaha II yang seharusnya mereka dapatkan.
Melalui rapat koordinasi, penelusuran dokumen, serta rencana peninjauan langsung ke lapangan, pemerintah berupaya menemukan jalan keluar yang adil dan memberikan kepastian hukum, agar hak masyarakat transmigrasi dapat terpenuhi dan konflik lahan di Gambut Jaya dapat segera diselesaikan.
#KementerianTransmigrasi #KementerianATRBPN #Transmigran #GambutJaya #MuaraBungo
