Lamongan, 12 Mei 2026 - Dalam rangka pengawasan, pembinaan, serta peningkatan kualitas lembaga pelatihan kerja, Seksi Kelembagaan Pelatihan Bidang Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan kembali melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kelembagaan BLK Komunitas dan LPK pada hari kedua, Selasa (12/05/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan di wilayah Kecamatan Paciran dan Kecamatan Solokuro.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh perwakilan Seksi Kelembagaan Bidang Pelatihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, yaitu Ibu Raminah, S.Pd., M.Pd. bersama Bapak Apri Tri Prasetiyo, S.T. Tim melakukan kunjungan langsung ke sejumlah BLK Komunitas dan LPK guna melakukan pendataan, koordinasi, serta pemetaan kondisi kelembagaan pelatihan kerja yang ada di wilayah tersebut.
Adapun lembaga yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi meliputi:
1. LPK PT. Dok Pantai Lamongan
2. BLK Komunitas Tarbiyatut Tholabah
3. BLK Komunitas Pondok Pesantren Karangasem
4. BLK Komunitas Pondok Modern Muhammadiyah Paciran
5. BLK Komunitas Pondok Pesantren Al Amin
6. BLK Komunitas Pondok Pesantren Sunan Drajat
7. BLK Komunitas Pondok Pesantren Darul Jannah Al Ma’wa
8. BLK Komunitas At Taqwa
9. BLKK Otomotif MA Muhammadiyah 13 Entrepreneur
10. BLKK Pimpinan Ranting Muhammadiyah Weru Paciran
11. BLKK Ismailiyah Al Muhtadi Sendangagung
12. LPK Dian
13. BLK Komunitas Darul Ma’arif
14. BLK Komunitas Yayasan Roudlotul Muta’abiddin
Dalam kegiatan tersebut, tim monitoring dan evaluasi melakukan koordinasi, pendataan, serta pemetaan kondisi BLKK dan LPK yang berada di Kabupaten Lamongan, baik yang masih dalam pembinaan dan koordinasi BBPVP maupun yang telah diserahkan pengelolaannya kepada yayasan masing-masing.
Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan juga mendorong setiap LPK dan BLKK untuk melengkapi administrasi perizinan kelembagaan, terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, melakukan pendaftaran melalui sistem OSS (Online Single Submission), serta melaksanakan akreditasi kelembagaan guna meningkatkan kualitas dan legalitas lembaga pelatihan kerja.
Pada kesempatan tersebut, tim juga mengingatkan kepada seluruh BLKK dan LPK agar senantiasa melaporkan kegiatan pelatihan secara berkala kepada Dinas Tenaga Kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan kepengurusan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebagai wadah komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelatihan kerja.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan juga menghimpun berbagai masukan, kendala, serta permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing lembaga pelatihan kerja, sehingga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam meningkatkan mutu pelatihan kerja dan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Lamongan.
