CETAK GENERASI SIAP KERJA DAN BERDAYA SAING: DISNAKER LAMONGAN GELAR MONEV BKK DI SMK MUHAMMADIYAH 7 KEDUNGPRING

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lamongan terus bergerak aktif mempercepat penyerapan lulusan sekolah kejuruan ke dunia kerja dengan melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMK Muhammadiyah 7 Kedungpring. Langkah taktis ini diambil untuk memastikan bahwa lembaga BKK di sekolah tersebut berjalan secara optimal sesuai fungsinya sebagai fasilitator dan jembatan penghubung antara dunia pendidikan dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Melalui instrumen monev ini, tim dari Disnaker Lamongan meninjau langsung keaktifan kepengurusan, manajemen pelaporan data alumni, serta efektivitas program penyaluran kerja yang telah dirancang oleh pihak sekolah.

Dalam rangkaian monev tersebut, tim Disnaker Lamongan memberikan pembinaan intensif dan berdialog interaktif bersama pengurus BKK SMK Muhammadiyah 7 Kedungpring untuk memetakan peluang serta tantangan penempatan tenaga kerja saat ini. Disnaker menekankan pentingnya tertib administrasi, terutama dalam pemutakhiran data penelusuran alumni (tracer study) secara berkala untuk mengetahui seberapa banyak lulusan yang sudah bekerja, melanjutkan studi, maupun berwirausaha. Selain itu, sekolah didorong untuk terus memperluas jejaring kerja sama kemitraan dengan berbagai perusahaan manufaktur dan jasa skala regional hingga nasional, guna membuka pintu kesempatan magang dan lowongan kerja yang lebih lebar bagi para siswa.

Sinergi yang kokoh antara Disnaker Lamongan dan SMK Muhammadiyah 7 Kedungpring ini diharapkan mampu membawa dampak positif yang signifikan bagi penurunan angka pengangguran terbuka, khususnya di wilayah Kedungpring dan sekitarnya. Dengan tata kelola BKK yang sehat, transparan, dan responsif terhadap perkembangan pasar kerja, para alumni tidak akan kesulitan lagi dalam mencari informasi lowongan kerja yang valid dan linier dengan kompetensi keahlian mereka. Pendampingan berkelanjutan dari Disnaker Lamongan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah untuk terus mengawal kualitas pendidikan vokasi agar benar-benar melahirkan SDM unggul yang produktif dan mandiri.