Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lamongan memberikan perhatian serius terhadap situasi ketenagakerjaan nasional, khususnya terkait isu lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang belakangan ini mencuat ke publik. Menanggapi peringatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengenai adanya potensi gelombang PHK susulan akibat dinamika ekonomi global, Disnaker Lamongan langsung mengambil langkah proaktif. Pemantauan terhadap iklim usaha lokal kian diintensifkan guna memastikan kondisi hubungan industrial antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja di wilayah Lamongan tetap berjalan harmonis, stabil, dan kondusif.
Bagi Kabupaten Lamongan sendiri, sorotan terhadap isu PHK ini direspons dengan penguatan jaring pengaman sosial dan peningkatan kualitas program mitigasi. Manfaat dari kesiapsiagaan Disnaker ini adalah terciptanya deteksi dini terhadap perusahaan-perusahaan yang mulai mengalami penurunan produktivitas atau kesulitan operasional. Melalui ruang dialog bipartit yang difasilitasi pemerintah, perusahaan dan pekerja didorong untuk mencari solusi alternatif terbaik di luar opsi PHK, seperti penyesuaian jam kerja atau efisiensi biaya operasional lainnya, demi menjaga keberlangsungan usaha bersama.
Selain fokus pada pencegahan, Disnaker Lamongan juga telah menyiapkan program kontingensi apabila penyerapan tenaga kerja di sektor formal mengalami perlambatan. Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk pemulihan keterampilan (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) menjadi senjata utama untuk mengarahkan para pekerja terdampak ke sektor wirausaha mandiri atau UMKM. Dengan komitmen pendampingan yang kuat ini, Kabupaten Lamongan optimistis dapat menjaga stabilitas ekonomi daerah dan menjaga mentalitas para pekerja agar tetap produktif di tengah tantangan ekonomi yang menghadang.
