Di balik dedikasi dan kerja keras para pekerja informal di Kabupaten Lamongan—seperti pedagang kaki lima, petani, pengemudi ojek, hingga pelaku UMKM—terdapat realitas emosional berupa kekhawatiran mendalam akan jaminan masa tua mereka. Berbeda dengan pekerja formal yang memiliki kepastian jaminan pensiun dari perusahaan, kelompok pekerja mandiri ini sering kali luput dari sistem pengamanan finansial jangka panjang. Menyikapi fenomena ini, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lamongan memberikan perhatian penuh dan dukungan nyata untuk mengikis kecemasan tersebut melalui perluasan program perlindungan sosial yang inklusif.
Dukungan penuh dari Disnaker Lamongan diwujudkan melalui edukasi masif dan fasilitasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sektor Bukan Penerima Upah (BPU). Manfaat utama dari program ini adalah memberikan ketenangan lahir dan batin bagi para pekerja informal, di mana dengan iuran yang sangat terjangkau, mereka bisa mendapatkan hak perlindungan yang setara, mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga Jaminan Hari Tua (JHT). Proteksi ini menjadi bantalan ekonomi yang krusial agar keringat yang mereka kucurkan hari ini dapat bertransformasi menjadi tabungan yang menjamin kehidupan layak di masa depan.
Melalui langkah nyata ini, Disnaker Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk terus mempersempit jurang kesenjangan kesejahteraan antara pekerja formal dan informal di wilayahnya. Sinergi dengan berbagai komunitas lokal dan perangkat desa terus digalakkan agar program perlindungan hari tua ini dapat menyasar hingga lapisan masyarakat paling bawah. Dengan hadirnya negara di tengah perjuangan para pekerja informal, Disnaker berharap dapat menghapus bayang-bayang kekhawatiran masa tua, sekaligus mewujudkan masyarakat Lamongan yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.
